Anies Baswedan Menilai BPPT Sudah Offside Tentang Hujan Buatan



Hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) saat ini dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih berada dalam pengkajian. Anies merasa pengkajian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan selesai terlebih dahulu sebelum akhirnya diumumkan kepada publik.

 BPPT dinilai oleh Gubernur Jakarta itu terlalu terburu-buru untuk mengumumkan informasi kepada publik terkait dengan adanya hujan buatan ini.

 "Soal hujan, nanti sesudah matang baru diumumkan. Menurut saya BPPT offside tuh jadi sebelum matang sebelum semuanya siap baru kita (umumkan). Kalau kita hanya menjadi perdebatan saja," ujar Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

 Anies saat ini masih menunggu pengkajian lebih dalam terkait dengan teknologi yang dibuat BPPT. Pengkajian itu guna menyelesaikan masalah baik jangka pendek dan jangka panjang.

 "Jadi kita ingin agar langkah-langkah untuk membereskan masalah kualitas udara Jakarta ini bukan langkah-langkah jangka pendek saja. Tapi juga jangka panjang. Nah ini jangka pendek sedang kita bicarakan. Dimatangkan dulu terus nanti diumumkan. Saya mendengar BPPT sudah menyampaikan keluar," ungkap dia.

 Di pertengahan bulan Juli, BPPT akan mmebuat hujan buatan dengan TMC dengan tujuan guna mengatasi polusi udara di Jakarta.

 "Gubernur DKI Jakarta sudah beri lampu hijau dan meminta agar TMC dilaksanakan paling cepat setelah tanggal 10 Juli dan paling lambat sebelum periode anak sekolah masuk pasca-libur," ujar Kepala BPPT Hammam Riza melalui keterangan tertulis, Kamis (4/7/2019).







Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tito: Negara Tidak Harus Kalah Oleh Oganisasi Kemasyarakatan

Image
Tak jarang organisasi kemasyarakatan mengintimidasi dan memeras pengusaha. Untuk dari itu polisi diminta oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menindak tegas para anggota organisasi kemasyarakatan yang sering memeras para pengusaha. "Masalah ormas ini ada aturanya, ormas itu kalau dia melakukan pelanggaran hukum, misal intimidasi pemerasan segala macam, tangkap saja. Kalau UU pidana tangkap saja oleh kapolda polres dan polisi yang ada," kata mantan kapolri itu di DPR,  Jakarta, Rabu (6/11/2019). Untuk seringnya terjadi persoalan pemerasan pengusaha oleh organisasi kemasyarakatan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk mengundang pengusaha serta organisasi kemasyarakatan untuk berbicara agar persoalan tidak terus terjadi. "Ajak dulu bicara, para pengusaha yang terdampak itu undang, mau nggak dia digituin," ujarnya. "Kalau seandainya pengusaha-pengusahanya mau, why not, tapi lihat aturanya ini ada kemungkinan korupsi tidak, menguntungkan...
Read more

Bank Pelat Merah Pertahankan Posisi Achmad Baiquni Sebagai Direktur Utama BNI

Image
Kembali dipercaya untuk memimpin Bank berpelat merah, nama  Achmad Baiquni   masih dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ( BNI ). "Rapat berlangsung kondusif,"  ungkap  Achmad Baiquni  usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di Menara  BNI , Jakarta, Jumat (30/8/2019). Dalam RUPSLB menghasilkan rombakan pada susunan dewan direksi. Tambok P Setyawati yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis Konsumer  BNI   kini menjabat sebagai Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan menggantikan Catur Budi Harto yang diberhentikan secara hormat. "Dengan adanya satu direksi kami yang diberhentikan yakni Pak Catur yang bawahi Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan, dari situ yang punya background itu yaitu Bu Tambok. Karena ada pergeseran maka kami ingin berikan pengalaman baru kepada direksi yang ada,"  ungkap  Baiquni . Untuk Dire...
Read more