Sistem PPDB Zonasi Banyak Dikeluhkan Warga Kota Depok dan Bogor



Tidak Sesuai dengan harapan penerapan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi 2019 di Depok dan Bogor terkesan belum siap untuk diterapkan, karena banyak warga yang mengeluh dan menganggap sistem tersebut tidak adil.

Diungkapkan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya bahwa warganya banyak yang mengeluhkan sistem zonasi PPDB itu. Karena bangunan SMP dan SMA/SMK Negeri yang ada di Bogor belum merata.

 "Apakah sistem pendidikan, administrasi dan infrastruktur kita sudah siap? Jika tidak akan menimbulkan ketidakadilan dan ujung-ujungnya uang yang berbicara. Sebagai kepala daerah saya harus menyuarakan ini, akan saya sampaikan ke Presiden dan Kemendikbud soal sistem pendidikan yang menimbulkan banyak persoalan," tegas Bima saat ditemui di Botani Square, Kota Bogor, Senin (24/6/2019).

 Aspirasi warganya tersebut didengar secara langsung oleh Bima mengenai sulitanya cara pendaftaran unutk masuk ke Sekolah Menengah Pertama (SMP).

 "PPDB dengan sistem zonasi terlalu ambisius dan harus dievaluasi. Tujuannya baik dan ideal untuk membuat kualitas pendidikan ini sama, tapi sistem administrasi kependudukan dan infrastruktur di Kota Bogor belum siap," ungkap orang nomor satu di Kota Bogor itu.

 Sistem yang dirancang oleh Kemndikbud tersebut untuk diterapkan di KotaBogor akan menuai polemik bagi warganya, ujar Bima. Disebabkan adanya celah untuk memanipulasi administrasi soal kependudukan.

 "Jadi ada ruang penipuan soal administrasi di Disdukcapil Kota Bogor, tentang titip alamat. Satu sampai dua hari ke depan saya akan evaluasi dan lihat di lapangan seperti apa," pungkas Bima.

 Wali Kota Depok Mohammad Idris sebelunmnya juga menyampaikan hal yang serupa dengan Bima, banyak warganya yang juga mengeluhkan sistem zonasi ini.

 "Banyak masyarakat yang berpikir zonasi itu adalah segala-galanya. Sistem ini seperti tidak memberikan penghargaan kepada adik-adik kita, terutama yang nilai Ujian Nasional (UN)-nya tinggi. Nilai itu mau diapakan kalau berpatok dengan sistem zonasi murni," kata Idris, Jumat, (21/6/2019).
"Jika hal tersebut terus diberlakukan, lebih baik tidak perlu diadakan UN," cetusnya.






Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tito: Negara Tidak Harus Kalah Oleh Oganisasi Kemasyarakatan

Image
Tak jarang organisasi kemasyarakatan mengintimidasi dan memeras pengusaha. Untuk dari itu polisi diminta oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menindak tegas para anggota organisasi kemasyarakatan yang sering memeras para pengusaha. "Masalah ormas ini ada aturanya, ormas itu kalau dia melakukan pelanggaran hukum, misal intimidasi pemerasan segala macam, tangkap saja. Kalau UU pidana tangkap saja oleh kapolda polres dan polisi yang ada," kata mantan kapolri itu di DPR,  Jakarta, Rabu (6/11/2019). Untuk seringnya terjadi persoalan pemerasan pengusaha oleh organisasi kemasyarakatan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk mengundang pengusaha serta organisasi kemasyarakatan untuk berbicara agar persoalan tidak terus terjadi. "Ajak dulu bicara, para pengusaha yang terdampak itu undang, mau nggak dia digituin," ujarnya. "Kalau seandainya pengusaha-pengusahanya mau, why not, tapi lihat aturanya ini ada kemungkinan korupsi tidak, menguntungkan...
Read more

Anies Baswedan Menilai BPPT Sudah Offside Tentang Hujan Buatan

Image
Hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) saat ini dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih berada dalam pengkajian. Anies merasa pengkajian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan selesai terlebih dahulu sebelum akhirnya diumumkan kepada publik. BPPT dinilai oleh Gubernur Jakarta itu terlalu terburu-buru untuk mengumumkan informasi kepada publik terkait dengan adanya hujan buatan ini. "Soal hujan, nanti sesudah matang baru diumumkan. Menurut saya BPPT offside tuh jadi sebelum matang sebelum semuanya siap baru kita (umumkan). Kalau kita hanya menjadi perdebatan saja," ujar Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019). Anies saat ini masih menunggu pengkajian lebih dalam terkait dengan teknologi yang dibuat BPPT. Pengkajian itu guna menyelesaikan masalah baik jangka pendek dan jangka panjang. "Jadi kita ingin agar langkah-langkah untuk membereskan masalah kualitas ...
Read more

Bank Pelat Merah Pertahankan Posisi Achmad Baiquni Sebagai Direktur Utama BNI

Image
Kembali dipercaya untuk memimpin Bank berpelat merah, nama  Achmad Baiquni   masih dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ( BNI ). "Rapat berlangsung kondusif,"  ungkap  Achmad Baiquni  usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di Menara  BNI , Jakarta, Jumat (30/8/2019). Dalam RUPSLB menghasilkan rombakan pada susunan dewan direksi. Tambok P Setyawati yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis Konsumer  BNI   kini menjabat sebagai Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan menggantikan Catur Budi Harto yang diberhentikan secara hormat. "Dengan adanya satu direksi kami yang diberhentikan yakni Pak Catur yang bawahi Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan, dari situ yang punya background itu yaitu Bu Tambok. Karena ada pergeseran maka kami ingin berikan pengalaman baru kepada direksi yang ada,"  ungkap  Baiquni . Untuk Dire...
Read more