Anies Baswedan Kerahkan Satpol PP Tertibkan Penjual Hewan Kurban



Mendekati hari raya Idul Adha yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2019 mendatang, para penjual hewan kurban sudah membuka lapaknya untuk menarik para pembeli. Lapak yang dijadikan tempat berjualannya bisa dikatakan liar, sebab lapaknya berada pada tempat yang tidak seharusnya.

 Dengan begitu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan para penjual hewan kurban yang membuka lapak dagangnya di atas trotoar.

 Salah satu kawasan di Jakarta, contohnya Kawasan Tanah Abang ada sejumlah pedagang yang membuka lapaknya di atas trotoar, padahal trotoar sendiri memiliki fungsi untuk berjalannya para pejalan kaki. Dengan adanya lapak liar ini pastinya mengganggu kenyamanan para pejalan kaki karena dengan bau-bau dari hewan kurban sendiri.

 Perintah Anies yang dialamatkan kepada Kastapol PP DKI Jakarta Arifin itu tertuang dalam Intruksi Gubernur Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penampungan dan Pemotongan Hewan Dalam Rangka Idul Adha 2019/1440 H yang ditetapkan pada 12 Juni 2019 lalu.

 "Agar melaksanakan penertiban lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban tidak resmi," tulis Anies dalam surat itu yang dikutip AKURAT.CO Kamis (25/7/2019).

 Jadi semua pimpinan wilayah dalam hal ini Walikota di lima kota administrasi dan bupati Kepulauan seribu agar secepatnya menyediakan tempat untuk para penjual hewan kurban secara resmi.

 Adapun tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan lapak berjualan hewan kurban adalah trotoar, jalur hijau, serta fasilitas umum lainnya.

 "Lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban di luar jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum," ujarnya.

 Selain memerintahkan Satpol PP dan semua pimpinan wilayah, Anies juga memerintahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Darjamuni untuk melakukan pemerikasan kesehatan hewan kurban serta sosialisasi tata cara penyembelihan yang sesuai dengan dogma agama.

 "Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembih dan setelah disembelih di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH)" tuntasnya.

 Larangan penjulan hewan kurban di atas trotor juga pernah dilakukan oleh Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun 2015 melalui Instruksi Gubernur Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan.
Selain itu, Ahok juga melarang pemotongan hewan kurban di sekolah-sekolah. Kemudian hewan-hewan yang akan dijual dan disembelih juga harus dites kesehatan terlebih dahulu. Larangan itu mendapat bergam respon dari mayarakat ibu kota.



Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tito: Negara Tidak Harus Kalah Oleh Oganisasi Kemasyarakatan

Image
Tak jarang organisasi kemasyarakatan mengintimidasi dan memeras pengusaha. Untuk dari itu polisi diminta oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menindak tegas para anggota organisasi kemasyarakatan yang sering memeras para pengusaha. "Masalah ormas ini ada aturanya, ormas itu kalau dia melakukan pelanggaran hukum, misal intimidasi pemerasan segala macam, tangkap saja. Kalau UU pidana tangkap saja oleh kapolda polres dan polisi yang ada," kata mantan kapolri itu di DPR,  Jakarta, Rabu (6/11/2019). Untuk seringnya terjadi persoalan pemerasan pengusaha oleh organisasi kemasyarakatan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk mengundang pengusaha serta organisasi kemasyarakatan untuk berbicara agar persoalan tidak terus terjadi. "Ajak dulu bicara, para pengusaha yang terdampak itu undang, mau nggak dia digituin," ujarnya. "Kalau seandainya pengusaha-pengusahanya mau, why not, tapi lihat aturanya ini ada kemungkinan korupsi tidak, menguntungkan...
Read more

Anies Baswedan Menilai BPPT Sudah Offside Tentang Hujan Buatan

Image
Hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) saat ini dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih berada dalam pengkajian. Anies merasa pengkajian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan selesai terlebih dahulu sebelum akhirnya diumumkan kepada publik. BPPT dinilai oleh Gubernur Jakarta itu terlalu terburu-buru untuk mengumumkan informasi kepada publik terkait dengan adanya hujan buatan ini. "Soal hujan, nanti sesudah matang baru diumumkan. Menurut saya BPPT offside tuh jadi sebelum matang sebelum semuanya siap baru kita (umumkan). Kalau kita hanya menjadi perdebatan saja," ujar Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019). Anies saat ini masih menunggu pengkajian lebih dalam terkait dengan teknologi yang dibuat BPPT. Pengkajian itu guna menyelesaikan masalah baik jangka pendek dan jangka panjang. "Jadi kita ingin agar langkah-langkah untuk membereskan masalah kualitas ...
Read more

Bank Pelat Merah Pertahankan Posisi Achmad Baiquni Sebagai Direktur Utama BNI

Image
Kembali dipercaya untuk memimpin Bank berpelat merah, nama  Achmad Baiquni   masih dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ( BNI ). "Rapat berlangsung kondusif,"  ungkap  Achmad Baiquni  usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di Menara  BNI , Jakarta, Jumat (30/8/2019). Dalam RUPSLB menghasilkan rombakan pada susunan dewan direksi. Tambok P Setyawati yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis Konsumer  BNI   kini menjabat sebagai Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan menggantikan Catur Budi Harto yang diberhentikan secara hormat. "Dengan adanya satu direksi kami yang diberhentikan yakni Pak Catur yang bawahi Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan, dari situ yang punya background itu yaitu Bu Tambok. Karena ada pergeseran maka kami ingin berikan pengalaman baru kepada direksi yang ada,"  ungkap  Baiquni . Untuk Dire...
Read more