Biaya Pemeriksaan Covid-19 Siap Ditanggung Pemda DIY

Image
sumber: akurat.co
Baru-baru ini kasus pasien pertama yang postif terjangkit Virus Corona atau Covid-19 sudah diumumkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menindak tegas hal yang sedang terjadi, Pemerintah DIY mengatakan bagi warga yang ingin memeriksakan kesehatannya, untuk anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah.

Hal tersebut dikatakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DIY, karena saat ini yang paling penting adalah bagaimana menangani yang sudah terinfeksi corona. Serta mencegah supaya mereka yang sehat tidak tertular.

Sultan menyatakan, pemerintah daerah siap menanggung biaya pemeriksaan bagi warga yang akhirnya dinyatakan negatif COVID-19. "Kami sepakat semua pemeriksaan (pasien negatif COVID-19) dibantu pemerintah daerah," katanya di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Minggu (15/3/2020).

Kebijakan ini menyusul aturan pemerintah pusat yang cuma menanggung pengobatan kesehatan lewat BPJS, khususnya bagi yang telah dinyatakan positif tertular COVID-19.

"Kami di provinsi maupun di kabupaten/kota siap untuk membiayai di dalam proses untuk masyarakat Jogja tetap sehat," ujar Sultan.

Sejauh ini, Pemerintah DIY belum menaikan status ke Kejadian Luar Biasa (KLB) meski seorang pasien telah dinyatakan positif terpapar COVID-19. Selain itu, ada pula sejumlah pasien dalam pengawasan (PDP) lainnya.

"Belum ada pernyataan resmi apakah dia positif atau tidak. Yang positif satu," ujar Sultan menambahkan.


Sumber: Akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tito: Negara Tidak Harus Kalah Oleh Oganisasi Kemasyarakatan

Image
Tak jarang organisasi kemasyarakatan mengintimidasi dan memeras pengusaha. Untuk dari itu polisi diminta oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menindak tegas para anggota organisasi kemasyarakatan yang sering memeras para pengusaha. "Masalah ormas ini ada aturanya, ormas itu kalau dia melakukan pelanggaran hukum, misal intimidasi pemerasan segala macam, tangkap saja. Kalau UU pidana tangkap saja oleh kapolda polres dan polisi yang ada," kata mantan kapolri itu di DPR,  Jakarta, Rabu (6/11/2019). Untuk seringnya terjadi persoalan pemerasan pengusaha oleh organisasi kemasyarakatan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk mengundang pengusaha serta organisasi kemasyarakatan untuk berbicara agar persoalan tidak terus terjadi. "Ajak dulu bicara, para pengusaha yang terdampak itu undang, mau nggak dia digituin," ujarnya. "Kalau seandainya pengusaha-pengusahanya mau, why not, tapi lihat aturanya ini ada kemungkinan korupsi tidak, menguntungkan...
Read more

Anies Baswedan Menilai BPPT Sudah Offside Tentang Hujan Buatan

Image
Hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) saat ini dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih berada dalam pengkajian. Anies merasa pengkajian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan selesai terlebih dahulu sebelum akhirnya diumumkan kepada publik. BPPT dinilai oleh Gubernur Jakarta itu terlalu terburu-buru untuk mengumumkan informasi kepada publik terkait dengan adanya hujan buatan ini. "Soal hujan, nanti sesudah matang baru diumumkan. Menurut saya BPPT offside tuh jadi sebelum matang sebelum semuanya siap baru kita (umumkan). Kalau kita hanya menjadi perdebatan saja," ujar Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019). Anies saat ini masih menunggu pengkajian lebih dalam terkait dengan teknologi yang dibuat BPPT. Pengkajian itu guna menyelesaikan masalah baik jangka pendek dan jangka panjang. "Jadi kita ingin agar langkah-langkah untuk membereskan masalah kualitas ...
Read more

Bank Pelat Merah Pertahankan Posisi Achmad Baiquni Sebagai Direktur Utama BNI

Image
Kembali dipercaya untuk memimpin Bank berpelat merah, nama  Achmad Baiquni   masih dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ( BNI ). "Rapat berlangsung kondusif,"  ungkap  Achmad Baiquni  usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di Menara  BNI , Jakarta, Jumat (30/8/2019). Dalam RUPSLB menghasilkan rombakan pada susunan dewan direksi. Tambok P Setyawati yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis Konsumer  BNI   kini menjabat sebagai Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan menggantikan Catur Budi Harto yang diberhentikan secara hormat. "Dengan adanya satu direksi kami yang diberhentikan yakni Pak Catur yang bawahi Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan, dari situ yang punya background itu yaitu Bu Tambok. Karena ada pergeseran maka kami ingin berikan pengalaman baru kepada direksi yang ada,"  ungkap  Baiquni . Untuk Dire...
Read more