Sebanyak 30 Ribu Napi Akan Dibebaskan Guna Cegah COVID-19

Image
sumber: akurat.co
Demi mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 lebih banya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan Permenkumham No 10/2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan integrasi upaya mengurapi overkapasitas.

"Dengan dibatasi peraturan perundang-undangan, maka secara bertahap setelah melakukan kajian intens dengan jajaran dan memerhatikan pandangan masyarakat," kata Yasonna saat RDP dengan Komisi III DPR RI, Rabu (1/4/2020).

Dengan dikeluarkannya permenkumham No 10/2020 ini menurutnya bisa diperhitungkan jika Kemenkumham bisa mengeluarkan minimal 30 ribu napi.

"Ini masih kewenangan Menkumham, karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena peraturan pemerintah No 99/2012," ucapnya.

Yassona mengaku, Presiden Joko Widodo sudah menyetujuinya. Namun menurut Yasonna jumlah Napi yang dibebaskan belum cukup, lantaran penghuni Lapas masih melebihi kapasitas dan itu berbahaya jika ada kasus positif corona masuk.

Ia akan meminta restu Presiden Jokowi agar PP Nomor 99 Tahun 2012 turut direvisi. Sehingga Napi kasus kejahatan luar biasa, termasuk korupsi, juga bisa dibebaskan.

"Tentu ini tidak cukup. Pekiraan kami bagaimana merevisi PP 99/2012 tentu dengan kriteria ketat sementara ini. Kami akan laporkan ini di ratas dan akan kami minta persetujuan presiden soal revisi emergency ini bisa kita lakukan," tuturnya

Yasonna menyebut per hari ini, ada 5.556 warga binaan yang dilepaskan berdasarkan aturan yang berlaku. Ia mengusulkan agar sekitar 300 Napi korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 hukuman bisa dibebaskan.

"Napi narkotika dengan masa pidana 5-10 tahun dan menjalani 2/3 masanya (pidana) akan kita berikan asimilasi di rumah, perkiraannya 15 ribu (Napi). (Lalu) Napi korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah jalani masa hukuman 2/3 sebesar 300 orang," jelasnya.

"Kami sudah menyurati MA dan menyetujui untuk tidak mengirimkan Napi intake baru ke rutan-rutan kita. Jadi dengan pengurangan ini, dengan angka tambahan ini bisa kita lakukan di angka 50 ribuan dan bertahap mungkin bida melebar. Apalagi jika intake polri bisa ditahan, akan membantu kami mengatasi krisis," imbuhnya.


Sumber: Akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tito: Negara Tidak Harus Kalah Oleh Oganisasi Kemasyarakatan

Image
Tak jarang organisasi kemasyarakatan mengintimidasi dan memeras pengusaha. Untuk dari itu polisi diminta oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menindak tegas para anggota organisasi kemasyarakatan yang sering memeras para pengusaha. "Masalah ormas ini ada aturanya, ormas itu kalau dia melakukan pelanggaran hukum, misal intimidasi pemerasan segala macam, tangkap saja. Kalau UU pidana tangkap saja oleh kapolda polres dan polisi yang ada," kata mantan kapolri itu di DPR,  Jakarta, Rabu (6/11/2019). Untuk seringnya terjadi persoalan pemerasan pengusaha oleh organisasi kemasyarakatan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk mengundang pengusaha serta organisasi kemasyarakatan untuk berbicara agar persoalan tidak terus terjadi. "Ajak dulu bicara, para pengusaha yang terdampak itu undang, mau nggak dia digituin," ujarnya. "Kalau seandainya pengusaha-pengusahanya mau, why not, tapi lihat aturanya ini ada kemungkinan korupsi tidak, menguntungkan...
Read more

Anies Baswedan Menilai BPPT Sudah Offside Tentang Hujan Buatan

Image
Hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) saat ini dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih berada dalam pengkajian. Anies merasa pengkajian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan selesai terlebih dahulu sebelum akhirnya diumumkan kepada publik. BPPT dinilai oleh Gubernur Jakarta itu terlalu terburu-buru untuk mengumumkan informasi kepada publik terkait dengan adanya hujan buatan ini. "Soal hujan, nanti sesudah matang baru diumumkan. Menurut saya BPPT offside tuh jadi sebelum matang sebelum semuanya siap baru kita (umumkan). Kalau kita hanya menjadi perdebatan saja," ujar Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019). Anies saat ini masih menunggu pengkajian lebih dalam terkait dengan teknologi yang dibuat BPPT. Pengkajian itu guna menyelesaikan masalah baik jangka pendek dan jangka panjang. "Jadi kita ingin agar langkah-langkah untuk membereskan masalah kualitas ...
Read more

Bank Pelat Merah Pertahankan Posisi Achmad Baiquni Sebagai Direktur Utama BNI

Image
Kembali dipercaya untuk memimpin Bank berpelat merah, nama  Achmad Baiquni   masih dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ( BNI ). "Rapat berlangsung kondusif,"  ungkap  Achmad Baiquni  usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di Menara  BNI , Jakarta, Jumat (30/8/2019). Dalam RUPSLB menghasilkan rombakan pada susunan dewan direksi. Tambok P Setyawati yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis Konsumer  BNI   kini menjabat sebagai Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan menggantikan Catur Budi Harto yang diberhentikan secara hormat. "Dengan adanya satu direksi kami yang diberhentikan yakni Pak Catur yang bawahi Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan, dari situ yang punya background itu yaitu Bu Tambok. Karena ada pergeseran maka kami ingin berikan pengalaman baru kepada direksi yang ada,"  ungkap  Baiquni . Untuk Dire...
Read more